perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah. 07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN I. perlindungan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap konsumen adalah

Penjelasan proses pengawasan dan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan melalui contoh kasus pada tiga Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah. 14. 01/POJK. 11/22/2011. pinjaman yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. Jasa keuangan tersebut di antaranya. Keandalan 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa pemerintahMenetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. Ketentuan ini mencabut aturan sebelumnya yaitu POJK Nomor 1/POJK. JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong transparansi dan keterbukaan informasi produk dan layanan jasa keuangan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Industri Jasa Keuangan (IJK). dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bentuk Pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya se macam intelege nt yang aktif mencari informasi penipuan investasi masal pada. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam. 2. penyampaian ungkapan oleh. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. POJK 6/2022 mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa. OJK atau otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi semua aktifitas yang terjadi di sektor. id. Perlindungan konsumen jasa keuangan adalah pihak yang menempatkan dana atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Ini dilakukan agar keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Secara spesifik, dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia, OJK mengawasi 3 kelompok ekosistem yang mencakup:. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang baru diterbitkan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literature terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu membentuk suatu bidang khusus Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang mempunyai fungsi. Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Saya merasa terganggu dengan penawaran yang dilakukan oleh Fintech, apa. a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. d 30 UUOJK). Roadmap ini ditujukan sebagai pedoman arah pengembangan Pasar Modal ke depan guna menciptakan Pasar Modal yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis. Jenis Regulasi : Peraturan OJK. ” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4, no. Tugas dan fungsi dari lembaga ini adalah menyelenggarakan pengaturan dan. 22 November 2011. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah disebutkan Otoritas Jasa Keuangan memberikan fasilitasi penyelesaian Pengaduan Konsumen namun belum komprehensif, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan penambahan pengaturan seperti rincian Infografis Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Stabil Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas Memadai. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 3 hal yaitu: Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian untuk memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro,. 05/2016 tentang Usaha Pergadaian. UMUM. hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Halaman. Penjelasan mengenai wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yag bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tindak Pidana di Sektor Jasa. OJK adalah lembaga yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan terhadap aktivitas jasa keuangan yang ada di Indonesia dan bersifat independen. OJK memiliki fungsi untuk membuat sistem pengaturan dan pengawasan di seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, seperti di investasi reksa dana , saham, dan. perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang. c. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK 1/2013) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah adanya tumpang tindih norma pada pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan dengan peraturan yang dibentuk oleh OJK dan BI terkait uang elektronik serta tindakan yang dilakukan oleh OJK. produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau 4. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, hal baru. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh BPR, paling banyak sebesar Rp500. Perlindungan Konsumen ini meliputi semua perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Mengawasi tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Bagaimana perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor jasa keuangan ? PEMBAHASANDi samping UU 10/1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"). oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi pemegang polis sebagai konsumen asuransi dan mengkaji kesesuaian perlindungan konsumen yang diatur. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 13. Untuk itu, debitur Fintech P2PLKedua, perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bentuk Pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelegent yang aktif mencari. Fintech peer to peer lending. Huruf b Yang dimaksud dengan “penciptaan skema” adalah PUJK menciptakan skema produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh Konsumen. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Transparansi 2. TUJUan. 05/2020 TENTANG. Otoritas Jasa Keuangan OJK berlokasi di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Apa latar belakang penerbitan POJK ini? Ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan. Apa yang dilakukan Bank BHI atau KCBLN yang telah memiliki rencana. Adapun tujuan OJK dibentuk adalah untuk menciptakan kegiatan jasa keuangan yang akuntabel, transparan, adil, dan stabil. Adapun tindakan yang dilakukan OJK dalam usaha perlindungan konsumen antara lain: 1. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK. pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. bentuk investasi illegal oleh Otoritas Jasa Keuangan. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor. Dimana hanya 21,84% penduduk Indonesia tergolong (memiliki well literate pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga Jasa Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Sedangkan untuk fintech illegal perlindungan hukum atas konsumen sangat lemah karena Otoritas. OJK adalah lembaga yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan terhadap aktivitas jasa keuangan yang ada di Indonesia dan bersifat independen. Metode . OJK adalah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Bank. UMUM. Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. NOMOR: 1/POJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur bahwa pergadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan OJK. Rahmat Akbar, OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. 07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN I. Dalam melaksanakan amanah. bahwa salah satu tujuan dibentuknya. Dengan fungsi perlindungan konsumen yang dimiliki, OJK tidak memiliki tenaga komisioner yang mewakili kelompok konsumen pengguna jasa keuangan. 1. 13 September 2023. Berlakunya UU 8/1999 ini memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Secara umum, tujuan utama pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah: Untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK. 4. Sektor : EPK. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi saat Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada ratusan pimpinan pelaku usaha jasa keuangan secara hybrid di Jakarta, Selasa, (14/3). (dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. 07/2020. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank–bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi danSesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tugas OJK adalah di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan. sektor jasa keuangan, yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan,. Sementara itu dalam pengawasan perbankan, OJK melakukan pengawasan rutin; terhadap bank umum (konvensional), bank syariah, maupun terhadap bank. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. BAB I Ketentuan Umum. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,. penjelasan dan penjabaran mengenai tujuan Otoritas Jasa Keuangan serta proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat. Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari intervensi dan campur tangan pihak lain. Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, mengatakan pengaduan paling banyak terkait restrukturisasi kredit yang. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi. 1. pendekatan kasus . Merujuk pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Implementasi Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran yang dilakukan. tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus dibuat untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /POJK. 01/POJK. Seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib mematuhi aturan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga otonom yang bebas dari campur tangan para pihak lain yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan terhadap semua bagian dalam jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, serta juga sektor jasa keuangan non-bank seperti. masih ditemukan adanya pelanggaran. Namun demikian,. SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK. Anggota di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat. Bentuk perlindungan nasabah yang diatur dalam POJK 1/2013 berupa perlindungan preventif dan Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap konsumen pinjaman online. non-bank, terlebih lagi telah muncul korban dan kerugian yang diakibatkan oleh Fintech ini. para pemegang polis yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. UMUM Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan. 2 dari 5 halaman. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. PUJK wajib melaksanakan putusan Lembaga. 6. 2. Untuk sektor perbankan, masih ditangani oleh Bank. Yang mesti diperhatikan, konsumen tak bisa serta-merta menyelesaikan. 07/2018 TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. Beberapa inisiatif yang termasuk dalam pilar kelima Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini meliputi:. Perlindungan dan Pengaduan Konsumen. sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap debt collector yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penagihan. 07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. A. yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap financial technology berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Foto: ojk. Berdasarkan hasil peneilitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,7. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan asuransi unit link setelah terbentuk Otoritas Jasa. transparan dan akuntabel, serta Amanat ini juga sudah dilaksanakan mampu mewujudkan sistem oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan keuangan yang tumbuh secara Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (RDKB OJK) pada tanggal 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 12 Menurut Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011, tugas pokok OJK adalah mengatur sertaPerlindungan Konsumen ini meliputi semua perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Jadi, jawaban yang sesuai adalah A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dengan fungsi lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidika n dalam sektor jasa keuangan. Pertama menjalankan program edukasi kepada masyarakat secara masif. Buku wajib tentang “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK)” ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan wawasan kepada peserta didik tingkat SMP pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Melansir dari situs resmi OJK, berikut pengertian, fungsi, dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 4 Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian. [1] Tugas OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan. Infografis Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Stabil Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas Memadai. Semua ulasan yang tertulis termasuk rating dilakukan oleh rekan pialang kami. Pasal 3 (1) Manajer Investasi wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Berikut Liputan6. Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah wewenang yang bisa digunakan, seperti: 1. 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 1. Berikut pembahasan asas peraturan OJK. Apakah bank yang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. bahwa salah satu tujuan dibentuknya. 07/2013. OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN. memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan; c. com dengan tema “Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK. Aturan wajib rekam ini merupakan salah satu beleid perlindungan konsumen yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (lihat Pasal 28 s. A. Menimbang:a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan,. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnyaPerlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK. Otoritas Jasa Keuangan: Membuka Akses dan Melindungi Konsumen Keuangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan. 03/2015 TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. E-Licensing ; Daftar Lembaga Berizin. 6. 03/2021TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM I. Berbagai program perlindungan konsumen telah dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum dan melindungi kepentingan konsumen, sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Perasuransian bukan hanya dikenakan kepada perusahaan asuransi ataupun. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor. Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.